Kementerian Hukum Republik Indonesia membuka kesempatan magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi melalui Program Magang Nasional Batch III. Program ini diselenggarakan untuk memberikan pengalaman kerja langsung kepada talenta muda di berbagai unit kerja Kementerian Hukum, mulai dari Eselon I hingga Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Kementerian Hukum RI—yang kini dipimpin oleh Supratman Andi Agtas sejak 21 Oktober 2024—merupakan lembaga pemerintah yang menangani urusan hukum dan berada di bawah Presiden. Sepanjang sejarahnya, kementerian ini telah beberapa kali mengalami perubahan nama, mulai dari Departemen Kehakiman hingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebelum akhirnya resmi menggunakan nama Kementerian Hukum sejak 2024.
Kuota dan Unit Penempatan
Program Magang Nasional Batch III menyediakan 353 kuota peserta, yang akan ditempatkan di berbagai unit berikut:
- Biro Perencanaan dan Organisasi
- Biro Sumber Daya Manusia
- Biro Keuangan
- Biro Barang Milik Negara
- Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama
- Biro Umum
- Unit kerja lain di lingkungan Eselon I, Kantor Wilayah, dan UPT Kementerian Hukum
Jadwal Pelaksanaan
- Pendaftaran: 4–7 Desember 2025
- Seleksi & Pengumuman: 8–11 Desember 2025
- Pelaksanaan Magang: 16 Desember 2025 – 15 Juni 2026
Persyaratan Peserta
- Warga Negara Indonesia
- Lulusan S1 dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- Masa kelulusan maksimal 1 tahun sejak tanggal ijazah pada saat mendaftar
Fasilitas dan Manfaat Magang
Peserta yang diterima akan memperoleh:
- Uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa JKK dan JKM selama 6 bulan
- Sertifikat magang atau surat keterangan resmi setelah menyelesaikan program
Cara Mendaftar
Pendaftaran dilakukan secara daring melalui:
➡️ maganghub.kemnaker.go.id
Pastikan seluruh berkas dan data diunggah dengan benar sesuai ketentuan pada sistem.
Periode pendaftaran: 4–7 Desember 2025
Informasi Penting
Program magang ini tidak dipungut biaya apa pun. Waspadai penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Hukum RI atau pihak lain.
.png)
0 Komentar